Mendagri Tjahjo Sudah Dua Kali Berdialog dengan Warga Tolikara di Kantor Kemendagri

Salah seorang korban penyerangan di Kantor Kemendagri dirawat di RSPAD Gatot Subroto (Foto: Dok. Kemendagri)

Jakarta-SuaraNusantara

Aksi penyampaikan aspirasi Barisan Merah Putih Tolikara yang merupakan pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di Tolikara, John Tabo – Barnabas Weya, berujung ricuh pada Rabu (11/10/2017) sekitar pukul 15.30 sore kemarin.

Akibat penyerangan itu, mobil dinas Kemendagri rusak, kaca gedung pecah, beberapa komputer rusak dan pot-pot tanaman hancur. 10 petugas pengamanan dalam (Pamdal) dilaporkan terluka terkena lemparan batu dan kayu.

Seperti diketahui, KPU Tolikara menetapkan Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tidak terima, kubu John Tabo-Barnabas Weya, menggugat ke MK. Tapi, gugatan sengketa Pilkada mereka ditolak mahkamah. Karena belum puas, mereka coba mengadu ke Kemendagri, dengan tuntutan membatalkan putusan MK.

Menanggapi aksi ricuh di kantornya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kemarin malam, dirinya sebenarnya sempat berdialog dengan mereka di depan kantor Kemendagri. Ia mendengarkan apa yang jadi aspirasi mereka. Bahkan sempat mengingatkan, agar aspirasi disampaikan dengan baik-baik.

“Semalam, saya terima mereka yang sudah berhari-hari di pintu keluar Kantor Kemendagri. Saya sampaikan kalau mau dialog, tanya-tanya Pilkada, silahkan, bertemu dengan Dirjen Polpum dan Otda, bicara baik-baik,” kata Tjahjo, di Jakarta, beberapa saat lalu.

Tjahjo sendiri menyayangkan aksi anarkis yang terjadi di Kemendagri. Padahal, pihaknya sudah cukup terbuka, bersedia menerima mereka untuk berdialog soal Pilkada Tolikara. Tapi yang jadi persoalan, MK telah memutus sengketa hasil Pilkada Tolikara yang bersifat final dan mengikat. Rupanya putusan MK, tetap tak diterima mereka. Tjahjo mengatakan, mereka bahkan menuntut agar SK pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara terpilih dibatalkan.

“Putusan MK ini sifatnya final dan mengikat. Namun mereka menilai ada kecurangan di sana dan hakim MK ini tak pernah datang ke Tolikara, jadi tak tahu kondisinya,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan,  mereka yang tadi bikin ricuh di Kemendagri, sudah dua kali diterimanya. Pertama ia pernah menerima mereka di ruang kerjanya. Kedua, kemarin malam, ia juga bertemu perwakilan mereka di depan kantor Kemendagri. “Intinya mereka suruhan calon Pilkada yang kalah Pilkada,” kata Tjahjo.

Padahal lanjut Tjahjo, sudah ada keputusan MK terkait sengketa Pilkada di Tolikara. Tapi rupanya, mereka tak terima jagoannya kalah. Saat bertemu dengannya, mereka ngotot meminta dia sebagai Mendagri membatalkan putusan MK. Tentu, itu permintaan tak masuk akal. Tak mungkin dipenuhi.

“Mereka minta saya membatalkan keputusan MK dan melantik calon yang kalah. Yang menang Pilkada dengan keputusan MK juga sudah saya temui untuk membantu dinginkan kondisi masyarakat yang dukung calon yang kalah,” kata dia.

Tidak hanya di Tolikara, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yapen, Papua, kata Tjahjo. Di dua kabupaten itu juga, pendukung yang kalah masih belum menerima kekalahan.  “Masih ada kasus sama di Kabupaten Intan Jaya dan Yapen. Saya kira ini pra kondisi Pilgub Papua tahun depan,” ujarnya.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono, menambahkan,  Indonesia adalah negara hukum. Terkait sengketa hasil Pilkada, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Siapa pun tak bisa mengubah itu. Termasuk Mendagri,  tak bisa membatalkan putusan MK.

Sumarsono juga mengungkap,  sekelompok massa dari Tolikara ini sejak dari bulan Agustus kerap datang ke Kemendagri. Mereka berkali-kali melakukan audiensi bersama pihak Kemendagri untuk bicarakan soal Pilkada Tolikara.

“Mungkin sudah puluhan kali kami berdialog dengan mereka. Mulai dari Sesditjen Polpum sampai pejabat teknis setingat direktur telah berkomunikasi soal ini. Maksud kami ini baik, semua tamu, kami terima untuk sampaikan aspirasinya,” tutur Sumarsono.

Pertemuan terakhir, massa aksi dari Tolikara ini dikabarkan malah melakukan pemukulan terhadap tamu kementerian yang berasal dari Papua. Bahkan, mereka juga melakukan aksi sweeping. Karena itu kemudian diambil keputusan untuk sementara menutup akses masuk bagi mereka.

“Mereka kami konsentrasikan berada di depan Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara. Dan sekarang, kami mau terima mereka, tapi mereka menolak dan malah ingin bertemu Mendagri,” ujar Dirjen Otda Sumarsono.

Sumarsono sendiri mengaku, ia sebenarnya sudah siap menerima perwakilan mereka. Tapi, ternyata mereka menolak bertemu dengannya, dan memaksa ingin bertemu langsung dengan Mendagri. Sampai kemudian peristiwa ricuh pun terjadi.

Penulis: Yon K

Baca Juga: