Masyarakat Bukan Peserta JKN-KIS ‘Terancam’ Tak Bisa Urus Surat-Surat

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Hikmat Valorous Löi. (Foto: Dohu Lase)

Gunungsitoli – SuaraNusantara

Masyarakat bukan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, sebagaimana ditentukan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016. Layanan publik dimaksud, yakni pengurusan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Tanah, Paspor, dan Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk itu, masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdekat atau melalui drop box di kantor kecamatan atau lewat nomor telepon Care Center BPJS Kesehatan 1500-400.

“Sanksi administratif itu sebenarnya masih belum berlaku sejak diundangkan tanggal 24 Desember 2013 lalu. Namun, cepat atau lambat, pasti akan segera diberlakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sanksi ini, secara tak langsung masyarakat dipaksa masuk ke dalam program JKN-KIS. Tujuannya bagus, yaitu agar setiap warga negara Indonesia ter-cover kesehatannya oleh BPJS Kesehatan,” ujar Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Hikmat Valorous Löi.

Ditemui SuaraNusantara di ruang kerjanya, Jumat (6/10/2017), Hikmat menjelaskan, pengenaan sanksi tidak mendapat layanan publik ini bukan dilakukan oleh BPJS kesehatan, melainkan unit pelayanan publik pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

“Jadi, sebelum peraturan itu diterapkan, kami dari BPJS Kesehatan berkoordinasi dahulu dengan instansi pemerintah, seperti Kantor UPT Samsat, Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Perizinan, dan Kantor Keimigrasian. Khusus kami di BPJS Kesehatan Gunungsitoli ini, kami baru melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Perizinan di empat kabupaten dan satu kota di Kepulauan Nias. Instansi lainnya mungkin akan menyusul,” tuturnya mengakhiri.

Sebelumnya, Hikmat mengatakan, dari 811.900 jiwa penduduk Kepulauan Nias, tinggal 116.233 jiwa saja yang saja yang belum menjadi peserta JKN-KIS atau sekitar 14,32 persen (berdasarkan data BPJS Kesehatan Gunungsitoli tahun 2017).

Kontributor: Dohu Lase

 

 

 

Baca Juga: