Langkah Aries Budiman datang ke DPR Dinilai Tidak Tepat

Aris Budiman dan Novel Baswedan (Foto: Net)

Jakarta-SuaraNusantara

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menilai langkah Brigjen Pol. Aris Budiman menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Hak Angket KPK di DPR RI sebagai bentuk pembangkangan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Karena itu, KOPEL mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memecat secara tidak hormat Aris Budiman dari tugasnya sebagai penyidik KPK.

“Bagi institusi KPK kejadian ini bukan hanya kecelakaan luar biasa melainkan keruntuhan wibawa KPK. Ibarat duri dalam daging yang menusuk dari dalam,” ujar Muhdasin, Divisi advokasi KOPEL Indonesia, dalam rilisnya, Sabtu (2/9/2017).

Menurut KOPEL, alasan Aris hadir di DPR pada Selasa (29/8/2017) lalu, sebagai individu warga negara adalah keliru besar, karena yang bersangkutan statusnya aktif sebagai penyidik KPK.

Kedatangan ke DPR juga dipandang menciderai gerakan barisan pegawai KPK yang mengajukan uji undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi karena menganggap pengajuan hak angket KPK oleh DPR salah alamat.

“Kalau mau fair, harusnya Aris mundur saja dari KPK baru ke DPR. Ini penting mengingat sikap KPK juga sudah jelas menolak hak angket,” kata Muhdasin.

Saat ini, Aris yang bertugas sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK sedang bertikai dengan sesama penyidik KPK, Novel Baswedan, setelah Novel mempersoalkan kebijakan Aris menerima penyidik berpangkat kompol dari kepolisian.

Dalam email yang dikirim Novel ke Aris dan dikirim pula ke beberapa orang lainnya, Aris dituding tidak berintegritas karena kebijakannya itu. Selain itu, Novel menyebut Aris sebagai Dirdik terburuk sepanjang sejarah KPK.

Merasa nama baiknya dicemarkan, Aris kemudian melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya.

Penulis: Yono D

Baca Juga: