Kepala Daerah Harus Berani Tolak DPRD yang Minta ‘Macem-macem’

FOTO: HUMAS KEMENDAGRI

Jakarta-SuaraNusantara

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya transparansi dalam pembahasan perencanaan anggaran. Selain itu, penganggaran juga harus fokus. Dan, yang tak kalah penting, tak boleh ada kongkalikong misal dengan pihak DPRD hanya untuk mendapat kesepakatan. Apalagi jika kemudian ada imbalan di balik kesepakatan tersebut.

Menteri Tjahjo menekankan itu saat memberi pengarahan di acara pembekalan kepala daerah di Jakarta, beberapa saat lalu.

Tjahjo berharap, para kepala daerah terpilih untuk amanah memanggil tugas. Mandat rakyat yang diberikan saat Pilkada, adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti yang tertuang dalam janji politik saat kampanye.

Penekanan serupa ditegaskan Tjahjo saat ditanya para wartawan usai ia memberi pembekalan. Ketika itu Menteri Tjahjo ditanya tentang proses pembahasan APBD. Seorang wartawan bertanya, haruskah seorang kepala daerah berani menolak permintaan ‘macem-macem’ dari DPRD dengan resiko APBD tak disetujui.

Mendengar pertanyaan itu, Tjahjo menjawab dengan tegas, APBD itu untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk elit. Kalau kemudian ada permintaan macam-macam dari dewan, apalagi itu menyalahi aturan dan lebih parahnya lagi ada permintaan imbalan sebagai kompensasi persetujuan, Ia minta kepala daerah harus berani menolak. Daripada nanti menjadi masalah, seperti yang terjadi baru-baru ini di Provinsi Jambi.

Kalau pun resikonya APBD itu gagal disepakati, kata Tjahjo masih ada cara lain, misalnya seorang gubernur bisa mengeluarkan Pergub APBD. Hanya saja, kata dia, usahakan menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD. Karena apapun APBD itu harus dibahas antara eksekutif dan dewan. Kuncinya komunikasi dan komitmen bersama.

“Ya enggak apa-apa (menolak permintaan macam-macam DPRD)  toh bisa Pergub,” kata Tjahjo.

Memang kata Tjahjo, resikonya kalau APBD pakai Pergub, maka yang digunakan adalah APBD sebelumnya. Tapi, daripada memenuhi permintaan aneh yang bisa berujung masalah, lebih baik kepala daerah taat aturan.

Penulis: Yon K

Baca Juga: