Jokowi dan BPK Bahas Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan

Presiden Jokowi saat menerima pimpinan BPK di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12). (Foto: Agung)

Bogor-SuaraNusantara

Presiden Jokowi menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017) pagi.

Pertemuan pimpinan BPK dengan Pemerintah Pusat itu diselenggarakan sebagai persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan negara lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pertemuan tersebutm Jokowi meminta jajaran pemerintahan, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK karena BPK itu mitra dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Jokowi juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, Jokowi percaya kepercayaan rakyat akan terus diperoleh bersama.

Dia menegaskan, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi,  itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” kata Jokowi.

Dia mengingatkan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Untuk itu, Jokowi mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia mengaku sudah memerintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement.

“Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ujarnya.

Kalau sistem ini berjalan, Jokowi meyakini semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

Penulis: Askur

Baca Juga: