Belum Tunjuk PPID, Pemda di Pulau Nias Sembunyikan Informasi Publik?

Kementerian Komunikasi dan Informarmatika mengelenggarakan Rapat Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Foto sekadar ilustrasi (Foto: Dok. Kementerian Kominfo)

Jakarta-SuaraNusantara

Semua pemda di Kepulauan Nias dikabarkan belum menunjuk Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal keberadaan PPID ini sangat penting karena bertugas melayani permohonan informasi berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Jadi, setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID.

Keberadaan PPID menjadi salah satu ciri pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam mengelola sumber daya publik, sebab melalui PPID inilah masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat, tepat waktu, dan dengan cara yang sederhana.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik saat ini menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi publik inilah yang kabarnya belum dilakukan oleh 4 kabupaten (Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias) dan 1 kota (Gunungsitoli) yang ada di Kepulauan Nias. Dengan belum menunjuk PPID, bisa dikatakan seluruh pemda di Pulau Nias masih ‘menyembunyikan’ informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya.

Padahal, UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semestinya menjadi momentum bagi Badan Publik untuk melaksanakan kegiatan atau program pembangunan berbasis masyarakat. Tidak ada alasan bagi pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk menutup-nutupi informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.

“Pemda di Pulau Nias harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam UU 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata pegiat anti korupsi, Yusman Zendrato, kepada SuaraNusantara, melalui selular, Selasa (5/12/2017).

Menurut Yusman, Badan Publik yang tidak transparan bisa diancam pidana satu tahun penjara dan denda Rp 5 juta. Namun bukan soal ancaman hukuman dan denda yang penting, sebab pokok permasalahannya adalah transparansi bisa menutup celah untuk korupsi.

“Tindak pidana korupsi anggaran pemerintah daerah dapat dicegah jika lembaga publik di daerah menjunjung transparasi. Bentuk transparasi di antaranya dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID di tiap Badan Publik sebagai penyedia informasi kepada masyarakat,” kata Yusman.

Masalah penggunaan uang negara, menurut Yusman, tidak hanya dilihat dari segi administrasi, melainkan juga memerhatikan pertanggungjawaban moral ke masyarakat.  UU 14/2008 dan PPID menjadikan pembangunan semakin baik, Karena ada keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan.

“Keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat mengetahui apa yang akan dan sedang dilakukan pemerintah. Masyarakat berhak tahu apa yang sedang dilakukan pemerintahnya. Kalau masyarakat tahu kan bisa ikut mendukung pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Jadi bagi pemerintahan yang jujur, tidak ada ruginya membuka akses informasi bagi masyarakat,” ujar Yusman.

Sekali lagi Yusman menekankan bahwa keterbukaan informasi pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi, karena masyarakat dapat mengontrol langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun Badan Publik.

“Kehadiran PPID pada Badan Publik mencerminkan komitmen mengelola pemerintahan yang bersih,” tegas Yusman.

Yusman mengimbau agar Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi segera memerintahkan dan mengawasi pembentukan PPID di setiap pemda di Pulau Nias, serta memberikan sanksi tegas pada pemda yang tidak merespon pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.

“Terakhir saya dengar, Kabupaten Nias Selatan sudah menunjuk PPID pada akhir November kemarin. Namun apakah pelayanannya mengenai informasi publik kepada masyarakat bisa maksimal atau tidak, itu yang perlu kita awasi bersama. Dan bagi pemda yang belum menunjuk PPID secepatnya harus melakukan penunjukkan,” katanya.

Penulis: Askur

Baca Juga: